Pemilu sebagai agenda pembangunan politik lima tahunan bagi bangsa Indonesia mendapatkan atribut keren, yaitu pesta demokrasi. Tepatkah disebut pesta? Pesta bermakna ’perjamuan makan minum (bersuka ria dan s.ebagainya); perayaan’, sehingga ada bentuk pesta bujang, pesta dansa, pesta kawin, pesta panen, pesta olahraga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesiatidak ditemukan bentuk turunan ”pesta demokrasi”.Namun ada lagu yang kembali bergema, terutama di RRI dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. Pemilihan umum telah memanggil kita/Sluruh rakyat menyambut gembira/Hak demokrasi Pancasila/Hikmah Indonesia merdeka/Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya/Pengemban ampera yang setia/Di bawah Undang-Undang Dasar ’45/Kita menuju ke pemilihan umum. Pemilihan umum tahun ini berbeda dengan pemilu sebelumnya, karena pelaksanaan pemilu berbarengan dengan pilpres. Hal ini menyebabkan pemilihan calon wakil rakyat menjadi kesilep oleh hiruk-pikuk kontestasi capres dan cawapres yang menegangkan dan menakutkan. Ada pernyataan ”perang”: perang badar dan people powerdan pernyataan dan kata-kata kasar, seperti ndhasmu, bajingan, ibu pertiwi diperkosa, tanah negara dikuasai segelintir orang, bangsa Indonesia 2030 bubar, partai setan. Bagaimana bisa ”sluruh rakyat bisa menyambut pemilu dengan gembira” bila mendapatkan informasi yang simpang siur penuh pesimisme. Menggugah optimisme tidaklah mudah bagi mereka yang sudah dicekoki berita bohong dan hoaks, apalagi dengan embel-embel tidak masuk surga. Ada hal menarik yang perlu diungkap, karena perempuan ternyata tidak dianggap penting dan tidak ”seksi” bagi capres dan cawapres, termasuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini bisa dibuktikan dengan lima debat capres dan cawapres tidak ada tema yang menyangkut keberadaan perempuan (dan anak). Bisa kita lihat tema debat capres dan cawapres, yaitu (1)  Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme, (2) Energi, Pangan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur, (3) Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sosial, Budaya, (4) Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan, Keamanan, serta Hubungan Internasional, dan (5) Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi, Perdagangan dan Industri. Tema pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama ini tidak pernah disentil bahkan cenderung diabaikan. Ada satu partai politik yang menyuarakan isue perempuan, yaitu antipoligami ternyata  mendapatkan perundungan dalam berbagai bentuk. Wajah cantuk dan bersuara lantang kelihatannya tidak dibutuhkan oleh khalayak. Yang heboh justru emak-emak rempong yang menyebarkan berita bohong yang dipelopori oleh tokoh perempuan yang dua puluh tahun lalu sangat terhormat dan bermartabat kemudian salah kiblat sehingga dihujat dan dicampakkan. Kelihatannya perempuan harus berjuang sendiri untuk mendapatkan martabatnya. Berjuang menjadi legislator yang tangguh tidak cukup dengan wajah cantik, namun harus cerdas dan cerdik. Selama ini partai politik menempatkan perempuan semata-mata hanya sebagai pemenuhan peraturan Undang-Undang terkat dengan keterwakilan perempuan. Perempuan selalu menjadi korban dua kali: seperti kasus penganiayaan siswa SMP di Kalimantan dan calon pendeta  korban pembunuhan di Sematera Selatan. Media menjadikan mereka korban kedua kalinya, dengan membeberkan nama dan kronologis kejahatan yang menimpanya secara vulgar, sedangkan para pelaku ditutupi dengan inisial dan penutup wajah. Apakah perempuan harus ditempatkan sebagai ”sudah jatuh tertimpa tangga”? HAM kelihatannya kurang berpihak kepada para korban. Semoga ”seksi” tidak sekadar dimaknai sebagai ’merangsang rasa birahi (tentang bentuk badan dan sebagainya)’ melainkan memaknai seksi sebagai ’sesuatu yang menarik dan layakdiperhitungkan serta diperjuangkan’. Saatnya para perempuan berjuang dan memperjuangkan nasibnya melalui berbagai jalur dengan bersinergi dan berjejaring, sehingga ibu pertiwi dan ibu Kartini tersenyum bahagia karena kaumnya menjadi berani, tangguh, cerdas, bermartabat, tanpa meninggalkan kelembutan seorang ibu.

Dra. Agnes Adhani, M.Hum
Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unika Widya Mandala Madiun

Source: PBSI